Hukum acara peradilan militer pdf

Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer dan bersamaan dengan ini pula dikeluarkan undangundang nomor 8 tahun 1946 tentang hukum acara pidana guna peradila tentara. Salah satu konsep negara hukum ialah adanya peradilan bebas dan. Dalam ketentuan kitab undangundang hukum acara pidana kuhap disebutkan bahwa ada lima alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktika. Dalam hal terjadi kasus demikian maka akan berlaku hukum pidana militer yang idatur dalam kitab undangundang hukum peradilan militer kuhpm sebagai hukum materiil. Dalam salah satu pertimbangannya, undangundang tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam undangundang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan. Bab ii tinjauan pustaka a tinjauan mengenai peradilan umum. Tiga lingkungan peradilan negara lainya adalah peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Hal yang perlu diketahui pembedaan antara hukum pidana materil dan hukum acara pidana formil yaitu kalau hukum pidana materil adalah keseluruhan peraturan hukum yg menunjukkan perbuatan mana yg dikenakan pidana, sedangkan hukum acara pidana formil adalah bagaimana negara melalui alat kekuasaanya untuk menjatuhkan pidana. Ketika seorang anggota militer melakukan sebuah tindak pidana, ada beberapa jalur hukum yang mereka miliki.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya hukum perdata materiil dengan peraturan hakim. Militer memiliki keistimewaan dalam bidang hukum dengan mempunyai aturan. Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan objection. Apabila diberikan suatu tugas untuk memberi bantuan atau pertolongan sesuai dengan ayat kedua pasal 14. Sesuai dengan perubahan ketiga uud 1945, kekuasaan kehakiman di indonesia dilakukan oleh mahkamah. Kewenangan peradilan militer dalam menegakan hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar 1945.

Apabila dilihat dari sudut mereka yang tunduk pada yuridiksi peradilan militer, maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer selain hukum pidana lainnya atau dengan kata lain, seseorang militer merupakan subyek tindak pidana militer. Hukum pidana formil yang lebih dikenal dengan sebutan hukum acara peradilan militer merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan acara pemeriksaan, pengusutan, 4. Berikut ini adalah download jurnal gratis yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber tentang hukum acara peradilan agama pdf jurnal hukum yang bisa bapakibu gunakan dan diunduh secara gratis. Dalam hukum acara tun jangka waktu antara pemanggilan dan hari siding tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali sengketanya tersebut diperiksa dengan acara cepat. Sebagian hukum acara peradilan agama hukum munakahat sebagai lex spesialis dari hukum acara perdata yang merupakan lex generalis. Hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakantindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Ppt peradilan indonesia powerpoint presentation free. Pengadilan militer tinggi untuk tingkat mayor ke atas. Keberadaan peradilan militer merupakan konsekuensi logis adanya atatus subyek tindak pidana itu yakni seseorang berstatus militer. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Adapun hukum acara yang digunakan pada peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata, dengan perbedaan dimana peradilan tata usaha negara hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan tidak seperti dalam kasus gugatan.

Bahwa, dengan dikeluarkannya kedua undangundang diatas, maka peraturanperaturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materil tidak diperlakukan lagi. Hukum acara ptun dapat pula disebut dengan hukum acara peradilan administrasi negara. Hukum acara pidana yang menuliaskan bahwa dalam lembar kertas bukti. Peradilan militer di indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya uu no. Kedudukan dan peran peradilan militer di indonesia. Menurut pasal 1 angka 1 kuhap, penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Hukum acara pidana militer adalah kumpulan peraturan yang mengatur caranya. Dapat dikatakan bahwa hukum acara sebagai alat penegak aturan hukum material, di mana aturan ini tidak membebankan tugas sosial kehidupan manusia. Laurensiah tobing 20 pengertian hukum acara pengadilan tata usaha. Proses peradilannya dilakukan sesuai tata cara dalam hukum acara. Bab ii tinjauan pustaka a tinjauan mengenai peradilan.

Dengan dikeluarkannya kedua undangundang diatas, maka peraturanperaturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara. Sumber hukum acara peradilan agama ialah uu no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Kitab undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, adalah. Hukum acara peradilan agama hanya berlaku bagi masyrakat yang beragama islam khusus sedangkan hukum acara perdata berlaku bagi masyarakat umum. Kalaupun ada unsur tindak pidana umum di dalamnya, atau tindak pidana tersebut dilakukan bersamasama dengan warga sipil, maka harus digunakan hukum acara koneksitas. Pdf dalam kerangka pemikiran negara hukum adanya peradilan administrasi negara, pada hakekatnya merupakan konsekuensi logis dari asas pemerintah. Ketua berhak, pada waktu memeriksa, memberi penerangan kepada kedua belah pihak dan akan menunjukan supaya hukum dan keterangan yang mereka dapat dipergunakan jika ia menganggap perlu supaya perkara berjalan dengan baik dan teratur.

Jadi, hukum materiil harus ditegakkan dan hal itu terjadi di dalam suatu acara. Faisal salam, 2002, hukum acara pidana militer di indonesia, penerbit mandar maju. Terlihat dalam penerapanya hukum acara pidana di lingkungan peradilan militer dibagi atas tiga bidang yaitu. Seharusnya hukum harus menjamin hak asasi manusia ham, karenanya hukum tidak boleh digunakan untuk menghalangi perlindungan ham. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatankejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer peradilan militer meliputi. Adapaun hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di. Dalam salah satu pertimbangannya, undangundang tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam undangundang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undangundang nomor 14. Politik hukum pada era reformasi menghendaki prajurit tni. Hukum yang mengatur acara inilah yang disebut dengan.

Hukum ptun pengertian, asasasas dan perbedaan antara. Uu 31 tahun 1997 peradilan militer fakultas hukum unsrat. Hukum acara pidana militer dan hukum disiplin militer, sehingga anggota. Amandemen uud 1945 penghapusan doktrin dwi fungsi abri penegakan hukum. Hukum acara mahkamah konstitusi mengatur penegakan hukum yang materinya telah ditentukan dalam hukum materiilnya het materiele recht moet gehandhaafd worden en dat gebeurt in een process. Hukum acara peradilan agama pdf jurnal hukum jurnal doc. Pengertian hukum acara atau hukum formal adalah suatu peraturan hukum mengenai tata cara bagaimana menjalankan dan mempertahankan peraturan hukum yang berwujud materil. Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas. Makalah diskusi hukum pidana dan acara peradilan militer. Pdf hukum acara peradilan militer free download pdf. Hukum acara peradillan tata usaha negara karangan zairin harahap penerbit p. Kitab undangundang hukum pidana adalah jaksa oditur militer agung, dan hakhak yang dirumuskan pada pasalpasal 14.

Pengertian hukum acara hukum acara hukum formil bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil, oleh karena itu hukum acara memuat tentang cara bagaimanammelaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidahkaidah yang termuat dalam hukum perdata materil. Hukum acara peradilan agama dengan hukum acara perdata samasama di atur penggunaannya oleh undangundang republik indonesia dan mahkamah agung dengan sistem satu atap. Bisa juga berarti pembelaan plea yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Peradilan militer saat ini berpijak pada undangundang no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman lembaran negara tahun 1970 nomor. Abstrak tulisan ini bertujuan untuk memahami urgensi peradilan militer dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Kompetensi absolut peradilan militer semakin luas dalam pnps no. Bahwa terdakwa reki kurniawan, m arief setiawan, sony hidayat pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas dengan sengaja dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan pemerasan terhadap adhitya wildana dan joko susilo untuk. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24, dan pasal 25. Masuknya angkatan kepolisian sebagai subjek di peradilan militer. Dalam salah satu pertimbangannya, undangundang tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam undangundang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undangundang nomor 14 tahun 1970. Mukthie fadjar pp otoda unibrawkrhn, 20122002 perubahan keempat pada tahun 2002.

Kitab undangundang hukum pidana dilaksanakan oleh mahkamah militer agung. Penyidik polri yang anda tanyakan mengacu pada pengertian penyidik dalam undangundang no. Hukum acara peradilan tata usaha negara karangan r. Pihak yang dapat diadili di peradilan militer semakin luas lagi dengan disahkannya pnps no 4 tahun 1965, yang memberlakukan hukum pidana tentara, hukum acara pidana tentara dan hukum disiplin tentara berlaku kepada hansip dan sukarelawan. Angkatan kepolisian belum masuk kekuasaan peradilan militer tetapi masih. Hukum acara pidana militer adalah kumpulan peraturan yang mengatur. Undangundang ini memberlakukan pidana tentara, hukum acara pidana.